Rabu, 24 Juli 2019

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju

Ditulis oleh DISKOMINFO KAB SEMARANG    Rabu, 03 Juli 2019 14:27    PDF Cetak Surel
TIGA STAF WATANAS KAJIAN POTENSI INDUSTRI TPT

DISKOMINFO-UNGARAN : Tiga orang staf Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Watanas) melakukan kajian daerah (kajida) tentang potensi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Kabupaten Semarang. Mereka diterima oleh Bupati Semarang H Mundjirin di ruang rapat Bupati di  Kompleks Kantor Bupati di Ungaran, Rabu (3/7) siang.

Ketua tim kajian daerah Watanas Brigjen Pol Juhartana menjelaskan pihaknya ingin melihat langsung industri TPT di Kabupaten Semarang. Sebab industri TPT menghasilkan komoditas yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Sedangkan pasar dunia saat ini mensyaratkan industri TPT yang ramah lingkungan. “Pemerintah Daerah tentu menginginkan adanya investasi yang besar termasuk di industri TPT. Namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan,” tegasnya.  
Salah seorang anggota kajida Watanas, Dr Abdul Rokhman menambahkan selain Kabupaten Semarang, tim juga akan meninjau pabrik penghasil TPT di Sukoharjo. Dua Kabupaten itu dinilai menjadi salah satu pusat industri besar TPT di Jawa Tengah. Kajian terhadap industri TPT itu dilatarbelakangi fakta adanya defisit transaksi berjalan Indonesia yang mencapai kurang lebih Rp 441 triliun. Angka itu terburuk sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. “Nah, komoditas TPT menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan angka ekspor kita. Syaratnya (industri ini) harus ramah lingkungan untuk bisa bersaing di pasar internasional. Data-data yang diperoleh dalam Kajida akan menjadi bahan pertimbangan menentukan langkah kebijakan ekonomi yang tepat,” terangnya.
Ditambahkan, industri TPT termasuk padat karya karena menampung ribuan tenaga kerja. Jika tidak mampu bersaing di pasar internasional dan harus tutup, lanjutnya, tentu akan menimbulkan masalah pengangguran yang masif. Kondisi ini menurutnya akan memperburuk ketahanan ekonomi bangsa.
Sementara itu Bupati Semarang H Mundjirin menjelaskan Pemkab Semarang telah menerbitkan beberapa regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan industri TPT yang ramah lingkungan. “Sudah pernah ada sebuah perusahaan jamu yang mendapat bendera hitam dari Pemerintah karena buruknya pengelolaan lingkungan sekitar pabrik. Namun setelah mendapat pendampingan dan pengarahan dari instansi terkait, sekarang mendapat bendera hijau atau ramah lingkungan,” ujarnya.
Bupati juga mengeluhkan minimnya tenaga pengawas perusahaan dan kewenangan organisasi yang ada di bawah kendali Pemprov Jateng. Sehingga menurutnya fungsi pengawasan menjadi kendor dan tidak efektif.(*/junaedi)



 
 

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com