Sabtu, 23 September 2017
Ditulis oleh DISKOMINFO KAB SEMARANG    Rabu, 12 Juli 2017 14:55    PDF Cetak Surel
PEMKAB SEMARANG BANTU ODHA PEROLEH KARTU JAMINAN KESEHATAN

DISKOMINFO-TUNTANG : Pemkab Semarang melalui Dinas Kesehatan akan membantu orang dengan HIV/AIDS (ODHA) beserta keluarganya untuk memiliki kartu jaminan kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada ODHA dan anggota keluarganya. Sekaligus menekan potensi penyebarluasan penyakit HIV/AIDS di Bumi Serasi. Hal itu dikatakan Kepala Dinkes dr Ani Raharjo MPPM melalui Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit (P2P) dr Mas Dady Dharmadi disela-sela rapat koordinasi pengendalian HIV/AIDS Kabupaten Semarang di Tuntang, Rabu (12/7) siang.

Acara rakor dirangkai dengan kegiatan halal bihalal yang dihadiri Kepala Pelaksana Harian (Kalakhat) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang Ngesti Nugraha. Ikut serta pada acara itu para pengurus KPA seluruh kecamatan, LSM peduli AIDS dan undangan lainnya.
Saat sambutan, Ngesti Nugraha yang juga Wakil Bupati Semarang menyampaikan penghargaan kepada para pendamping dan LSM peduli AIDS yang telah bekerja keras mendampingi para ODHA. Menurutnya, peran pendamping dan pegiat LSM Peduli AIDS itu sangat penting guna mencegah penyebaran dan menanggulangi HIV/AIDS ini. “Terima kasih atas kerja keras saudara sekalian untuk mencegah serta mengendalikan penyebarluasan HIV/AIDS terutama di Kabupaten Semarang,” katanya didampingi Sekretaris KPA Kabupaten Semarang Puguh Wijoyo Pakuwojo.
Ditambahkan oleh Mas Dady Dharmadi, Dinkes akan terus berkomunikasi dengan para pendamping ODHA untuk mendata para ODHA dan anggota keluarganya yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan dan belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Nantinya mereka akan didaftarkan kepesertaannya melalui jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai dari APBD Kabupaten Semarang. “ Para pendamping cukup mengirimkan KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu atas nama ODHA maupun anggota keluarganya ke Dinkes untuk kami bantu pengurusan kepesertaannya. Segera saja dan jangan sampai menunggu mereka sakit untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada mereka,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Mas Dady, Dinkes juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menerbitkan surat rekomendasi agar kartu BPJS kesehatan dapat langsung digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa menunggu masa tenggang 14 hari seperti yang tercantum dalam peraturan.
Sementara itu pengelola program KPA Kabupaten Semarang Taufik Kurniawan menjelaskan estimasi kasus HIV/AIDS di Kabupaten Semarang sebanyak 2.012 kasus dengan prosentase temuan sebesar 26,15 persen. Prosentase temuan itu menduduki urutan ke 25 dari 35 Kabupaten/Kota se Jateng. Dia mengimbau Pemkab Semarang untuk meningkatkan jumlah anggaran guna membiayai penyelenggaraan klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT)  di seluruh Puskesmas yang ada. Saat ini baru sebelas Puskesmas yang telah melayani VCT dari 26 Puskesmas yang ada. “Frekuensi VCT di masyarakat menjadi sangat penting untuk mengungkap seluruh kasus yang ada. Ditargetkan seluruh Puskesmas yang ada mampu melaksanakan VCT,” ujarnya.
Diakuinya, sudah ada laporan lisan tentang adanya pelajar SMP di salah satu kecamatan yang telah terjangkit penyakit infeksi menular seksual (IMS). Kondisi itu sebenarnya memerlukan pemeriksaan VCT untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kasus HIV/AIDS baru. “Namun pemeriksaan VCT untuk penderita IMS dibawah umur terkendala peraturan yang mengharuskan izin dari orang tuanya,” keluh Taufik.(*/junaedi)


 
 

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju