Selasa, 27 Juni 2017

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju

Ditulis oleh DISKOMINFO KAB SEMARANG    Senin, 12 Juni 2017 11:16    PDF Cetak Surel
KOMPETENSI JADI PENENTU PEJABAT TINGGI PRATAMA

DISKOMINFO-UNGARAN : Bupati Semarang H Mundjirin menegaskan pengisian pejabat dalam jabatan tinggi pratama atau eselon II berdasarkan hasil uji kompetensi. Selain itu juga memperhatikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Meskipun daftar urut kepangkatan juga menjadi salah satu pertimbangan, tapi (hasil) uji kompetensi dan kualitas (ASN) menjadi lebih utama. Pejabat yang dilantik benar-benar berdasarkan hasil uji kompetensi dan tidak ada jual beli jabatan,” terangnya usai melantik lima orang pejabat tinggi pratama eselon II b di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Senin (12/6) pagi.

Lima orang pejabat yang dilantik adalah Sunarto SH sebagai Kepala Dinas Kominfo, Drs Jarot Supriyoto MM sebagai asisten Administrasi Umum Sekda dan Sukaton Purtomo Priyatno SH MM sebagai staf ahli Bupati Semarang bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Dua pejabat lainnya adalah Tajudinor SH MM sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar serta Dra Hendy Lestari MM sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Ditegaskan oleh Bupati, lelang jabatan terbuka yang dilaksakan panitia seleksi telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Seleksi yang dilakukan terdiri dari administrasi, uji kompetensi dan wawancara. Hasilnya juga telah mendapat persetujuan dari KASN sehingga tidak ada manipulasi apalati jual beli jabatan. “Jadi jika ada yang lebih senior dan pangkatnya lebih tinggi tapi uji kompetensinya gagal maka tidak bisa kita usulkan untuk diangkat,” tandas Mundjirin.
Bupati berharap hasil uji kompetensi para pejabat terlantik ini berbanding lurus dengan kinerjanya di tempat yang baru. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik lagi.
Terkait dengan pelaksanaan tugas, Bupati meminta para pejabat tinggi pratama yang baru saja dilantik untuk fokus pada pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan mutu pelayanan birokrasi. Sebab hal itu telah menjadi tuntutan masyarakat yang menginginkan birokrasi yang mudah, cepat, murah dan bermutu serta transparan. Diakui oleh Bupati, hal itu masih menemui kendala saat pelaksanaannya. Pasalnya, masih ada sekitar 22 persen dari sembilan ribu PNS di Kabupaten Semarang yang memiliki tingkat pendidikan rendah dibawah SLTA.
Menurut Bupati, saat ini Pemkab Semarang masih memiliki keterbatasan dana APBD guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Salah satu upaya terobosannya adalah menarik sebanyak mungkin investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Serasi. “Investor akan tertarik jika birokrasi kita menyelenggarakan proses perizinan yang cepat. Dengan pemanfaatan teknologi internet, soal promosi potensi daerah semakin mudah. Ini harus didukung dengan proses perizinan yang cepat sehingga tidak ketinggalan dengan daerah lain,” ujar Bupati.(*/junaedi)