Rabu, 24 May 2017

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju


Ditulis oleh DISKOMINFO KAB SEMARANG    Senin, 13 Februari 2017 15:17    PDF Cetak Surel
PENGUSAHAAN AIR OLEH SWASTA DIPERKETAT

DISKOMINFO-TUNTANG : Pengusahaan sumber daya air (SDA) oleh pihak swasta akan dikenakan syarat yang ketat. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi hak azasi rakyat guna mengakses air terutama air bersih. “Itu salah satu prinsip keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dijalankan paska putusan yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945,” kata Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM Ir Rudi Suhendar MSc saat menjadi narasumber pada seminar tentang pengelolaan air tanah di Tlogo Resort, Tuntang, Senin (13/2) siang.


Seminar bertajuk “Menggagas Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah” itu digagas oleh Komisi D DPRD Jateng dan dibuka oleh Ketua Komisi D Alwi Basri mewakili Ketua DPRD Jateng. Hadir pada acara itu perwakilan SKPD Provinsi Jateng serta perwakilan Kabupaten / Kota yang memiliki potensi SDA besar. Diantaranya Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Temanggung. Hadir pula Staf Ahli Bupati Semarang bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Heru Purwantoro.
Ditambahkan oleh Rudi, saat ini kementerian ESDM telah memetakan 421 cerukan air tanah (CAT) di seluruh tanah air. Potensi SDA itu akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Penggunaan sumber daya air termasuk air tanah diawasi dan dikendalikan secara mutlak oleh Pemerintah. Pengusahaan air diprioritaskan kepada BUMN atau BUMD, sedangkan untuk swasta akan dikenakan syarat-syarat tertentu dan ketat. Sehingga hak rakyat atas air dapat terlindungi,” terangnya lagi.  Menurutnya, perlu terus ditingkatkan penyediaan sumber air bersih melalui jaringan pipa kepada masyarakat. Kondisi itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah yang dapat merusak lingkungan.
Sementara itu Pakar Hidrologi dari Pusat Studi Bencana LPPM Undip Semarang Profesor Suseno Darsono mengingatkan komisi D untuk memasukkan klausul perubahan iklim dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air. Sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan timnya, perubahan iklim menyebabkan perubahan pola curah hujan, meningkatnya suhu udaha dan kenaikan muka air laut. “Perubahan pola curah hujan mempengaruhi ketersediaan air tanah. Karenanya penggunaan air tanah harus dilakukan secara bijak,” katanya.
Ditegaskan oleh Suseno, pengeloalan air tanah dan air permukaan harus dilakukan secara terpadu. Sehingga ketersediaan air tanah dapat terjaga untuk kebutuhan generasi mendatang tanpa mengurangi akses generasi sekarang mendapatkan air yang bermutu. “Pemanfaatan sumur resapan dan pembuatan biopori perlu terus digiatkan untuk memasukkan sebanyak mungkin air ke tanah sebagai cadangan persediaan air,” ungkapnya.
Ketua Komisi D Alwin Basri mengatakan kegiatan public hearing rencana penyusunan raperda tentang perubahan perda pengelolaan air tanah dilakukan untuk mensikapi pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang melimpahkan kewenangan pengelolaan air tanah ke Pemprov Jateng. “Perda Nomor 8 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan diatasnya. Diharapkan nantinya dapat disusun perda baru yang mampu menciptakan pengelolaan sumber daya air yang mandiri, efisien, berdaya saing dan memperhatikan pelestarian lingkungan,” ujarnya.(*/junaedi)