Senin, 24 April 2017

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju


Ditulis oleh Humas dan Protokol    Rabu, 08 Februari 2017 15:53    PDF Cetak Surel
PEMKAB SEMARANG TERIMA BANTUAN KEUANGAN RP 40,7 M

DISKOMINFO-BERGAS : Pada tahun anggaran 2017 ini, Pemkab Semarang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 40.707.390.000,oo. Bantuan itu berupa belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten Semarang dengan kode rekening 5.1.7.02.02 senilai Rp 23.727.190.000,oo dan belanja bantuan keuangan kepada Desa se Kabupaten Semarang dengan kode rekening 5.1.7.03.02 senilai Rp 16.980.200.000,oo. “Bantuan keuangan itu antara lain berupa peningkatan ketahanan masyarakat desa untuk 208 desa di Kabupaten Semarang masing-masing senilai Rp 30 juta dan operasional kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) masing-masing Rp 5 juta untuk 208 desa yang ada,” terang Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang MM Yiyi Setyaningtyas MT pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bergas di aula kantor kecamatan, Rabu (8/2) siang.


Musrenbang dihadiri Camat Bergas Evi Yudhayati, Muspika Bergas, pimpinan OPD terkait, tokoh masyarakat, para kades dan lurah se Kecamatan Bergas dan pemangku kepentingan lainnya.
Ditambahkan oleh Yiyi, Musrenbang merupakan wahana tepat untuk mengajukan usulan prioritas program pembangunan di masing-masing desa atau kelurahan. Namun, dia mengingatkan para pengusul untuk berpikir cerdas agar usulan programnya dapat diterima dan ditetapkan sebagai program yang akan dilaksanakan. “Usulan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi misalnya, perbaikan jalan desa jangan diusulkan di Musrenbang Kecamatan. Sebab perbaikannya sudah menjadi urusan desa yang telah mendapat dana desa,” terangnya.
Sementara itu Bupati Semarang H Mundjirin yang hadir dalam acara itu menegaskan paradigm pembangunan sekarang menggunakan pola bottom up atau usulan dari masyarakat. Namun Bupati mengingatkan agar usulan program disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2016-2021 yang telah disusun. “Sehingga usulan dapat sinkron dengan rencana pembangunan yang telah disusun,” tegas Bupati.(*/junaedi)