Sabtu, 21 Oktober 2017
Ditulis oleh Humas dan Protokol    Senin, 06 Februari 2017 14:44    PDF Cetak Surel
BUMDES DAPAT SEJAHTERAKAN WARGA

DISKOMINFO-UNGARAN : Pengelolaan sumber daya milik desa dapat dilakukan dengan berbagai cara agar mampu meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan warga. Salah satunya dengan membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) agar pengelolaannya dapat maksimal dan memberikan hasil yang pasti. “Kembangkan Badan Usaha Milik Desa agar potensi yang dimiliki dapat menumbuhkan ekonomi kreatif yang mampu mensejahterakan warga,” kata Bupati Semarang H Mundjirin saat memberikan pengarahan usai acara penandatanganan pakta integritas 208 kepala desa se Kabupaten Semarang di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Senin (6/2) siang.


Hadir pada acara itu Kapolres Semarang AKBP V Thirdy Hadmiarso, Kajari Kabupaten Semarang Nanang Gunaryanto, Ketua DPRD Bambang Kusriyanto, Kepala Dinas Permades Y Bambang Trihardjono dan para Camat.
Bupati Mundjirin menegaskan semua potensi desa termasuk kekayaan kuliner dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif lewat BUMDes. Gelontoran dana desa dari Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari Rp satu miliar untuk masing-masing desa dapat dimanfaatkan untuk membentuk BUMDes dan mendukung kegiatannya. Karenanya, lanjut Mundjirin, para Kades harus bisa berpikir kreatif untuk menginventarisir semua potensi yang dimiliki desanya. Kemudian setelah melalui permufakatan dengan segenap unsur desa dapat mengembangkannya lewat BUMDes.
Menyinggung tentang penggunaan dana desa dari Pemerintah Pusat dan alokasi dana desa dari APBD Kabupaten Semarang, Bupati meminta para kades untuk memedoman peraturan Bupati Semarang nomor 70 dan 71 yang mengatur petunjuk teknis dan pelaksanaannya. “Jangan sampai terjadi pelanggaran yang dapat berakibat pada kasus hukum. Penandatanganan pakta integritas ini menjadi langkah awal komitmen untuk bekerja sesuai peraturan yang ada,” tegas Mundjirin.
Sementara itu Kajari Nanang Gunaryanto pun segendang sepenarian. Menurutnya, pihak Kejari telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) untuk membantu kelancaran proses pembangunan di daerah termasuk di desa. “Kami siap bekerja sama agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran hukum pidana maupun lainnya,” ujar Nanang.
Dikatakan lebih lanjut, pembangunan yang benar harus memperhatikan tiga azas. Yakni transparansi atau keterbukaan pelaksanaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan partisipatif atau memunculkan peran aktif masyarakat. Ketiganya, lanjut Kajari, harus dipenuhi agar pembangunan berjalan baik.(*/junaedi)

 
 

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju