Rabu, 23 Agustus 2017
Ditulis oleh DISKOMINFO KAB SEMARANG    Jumat, 27 Januari 2017 14:28    PDF Cetak Surel
PEMKAB SEMARANG-KEJARI PERPANJANG KERJASAMA DATUN

DISKOMINFO-UNGARAN : Guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum perdata dan tata usaha negara (DATUN) dalam pelaksanaan pemerintahan, Pemkab Semarang sepakat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Bupati Semarang H Mundjirin dan Kepala Kejari Kabupaten Semarang Nanang Gunaryanto SH MH di lantai II Gedung Dharma Satya Kompleks Kantor Bupati Semarang di Ungaran, Jum’at (27/1) siang.


Hadir pada acara itu Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha, para kepala seksi di lingkungan Kejari Kabupaten Semarang, para pimpinan perangkat daerah serta pimpinan BUMD dan undangan lainnya.
Bupati H Mundjirin menjelaskan kesepakatan itu menyangkut tiga hal pokok. Yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. “Jadi pimpinan perangkat daerah nantinya bisa melakukan konsultasi hukum terkait tugas pokok fungsinya. Sehingga tidak ada keraguan dalam menjalankan tugasnya,” kata Bupati.
Ditambahkan, perkembangan regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan pemerintahan saat ini cukup dinamis. Sehingga ada banyak sekali peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh para penyelenggara pemerintahan. Karenanya, jika tidak yakin dengan dasar aturan yang ada bisa melakukan konsultasi hukum dengan Kejari Kabupaten Semarang. “Pihak Kejari dapat pula memberikan pertimbangan hukum yang diminta oleh perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Mundjirin lagi.
Sementara itu Kajari Kabupaten Semarang Nanang Gunaryanto usai penandatanganan kesepakatan kerja sama menjelaskan pihaknya akan memperbaiki pelaksanaan kerja sama sebelumnya. “Kerja sama ini murni dibidang perdata dan tata usaha negara (DATUN). Misalnya ada pejabat daerah yang digugat oleh warga karena keputusan tata usaha negaranya, maka jaksa pengacara negara mendampingi Pemerintah daerah atas dasar surat perintah kuasa khusus (yang diberikan Pemerintahan Daerah),” terang Nanang.dapat menjadi penasehat hukum berdasarkan surat KK yang di
Kajari membantah jika kerja sama ini akan tumpAng tindih dengan tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015. Sebab menurutnya TP4D menjalankan tugas menyangkut pelaksanaan proyek kegiatan dan pembangunan. Dalam pelaksanaan tugasnya, TP4D melibatkan unsur kasi intelejen, kasi Datun dan Kasi Pidsus Kejari.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Nunik Ari Rahayu menjelaskan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya. “Kerja sama tahun 2017 ini merupakan tahap ke lima yang telah dirintis sejak tahun 2011 lalu. Penjabaran teknis dari kesepakatan kerjasama ini akan diterbitkan surat kuasa khusus,” jelas Nunik.
Selama masa kerja sama tersebut, lanjutnya, telah terjalin beberapa implementasi teknis antara perangkat daerah dan Kejari Kabupaten Semarang. Diantaranya pendampingan hukum pelaksanaan program PNPM Mandiri yang ditangani Dians Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu juga kerja sama pendampingan hukum bidang DATUN di RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa serta Dinas Pendidikan. Adapula pendampingan oleh Kejari kepada PD BPR BKK Ungaran dan PD BKK Susukan.(*/junaedi)

 
 

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju