Sabtu, 21 Oktober 2017
Ditulis oleh Humas dan Protokol    Jumat, 30 Desember 2016 17:15    PDF Cetak Surel
PELAKSANAAN BSPS KABUPATEN SEMARANG TERBAIK SE JATENG

HUMAS-BRINGIN : Pejabat pembuat komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR di Jawa Tengah Leo Sapto Adi Widodo memuji dukungan Bupati Semarang dan seluruh pimpinan SKPD terkait terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Semarang. Menurutnya, hal itu membuat pelaksanaan BSPS memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan rumah tidak layak huni di Bumi Serasi. “Secara umum, pelaksanaan BSPS di Kabupaten Semarang termasuk yang terbaik di Jawa Tengah bersama dengan Sragen dan Sukoharjo. Dukungan dari kepala daerah dan instansi terkait sangat membantu program ini sehingga dapat membawa manfaat besar bagi warga sasaran,” kata Leo disela-sela acara peresmian penyelesaian program BSPS di Kabupaten Semarang di Desa Banding Kecamatan Bringin, Jum’at (30/12) siang.

Peresmian ditandai dengan pemasangan peneng program BSPS di dinding depan rumah warga sasaran. Ikut hadir pada acara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Kabupaten Semarang Yosep Bambang Trihardhono selaku penanggungjawab program BSPS di Kabupaten Semarang, Camat Bringin HM Tamwir, Muspika Bringin dan pejabat terkait lainnya.
Ditambahkan oleh Leo, selain dukungan dari pimpinan daerah, penyelesaian administrasi serta fisik bangunan rumah penerima bantuan juga mempengaruhi penilaian pelaksanaan. Selain itu jumlah rumah sasaran yang diperbaiki juga menentukan penilaian. “Di Kabupaten Semarang bisa diselesaikan kurang lebih 300 rumah. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan kabupaten penerima lainnya yang berkisar antara 100-250 unit rumah sasaran,” terangnya lagi.
Pencapaian itu, lanjut Leo, dapat menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan jumlah kuota bantuan serupa pada tahun 2017 mendatang. Dia optimis seluruh usulan dari Pemkab Semarang dapat disetujui seluruhnya pada tahun tersebut. Penanggungjawab program BSPS se Jawa Tengah ini juga memberikan pujian karena Pemkab Semarang mampu menjalankan replikasi program bedah rumah ini dengan dana APBD sendiri. “Dukungan dari Pemerintah Kabupaten sampai dengan Desa untuk membuat replikasi program ini sangat kami hargai. Diharapkan hal itu dapat mendorong pencapaian target penyelesaian perbaikan separuh dari seluruh rumah tidak layak huni di tanah air,” ungkapnya lagi.
Sementara itu penanggung jawab program BSPS di Kabupaten Semarang Yosep  Bambang Trihardjono mengatakan pihaknya terus mengimbau pemerintah desa untuk ikut melakukan replikasi program bedah rumah tidak layak huni ini. “Berdasarkan regulasi yang ada, dana desa dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga. Kepala Desa dapat membentuk tim penanggulangan kemiskinan daerah yang akan mendata rumah warga yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Pelaksana teknis program BSPS Kabupaten Semarang Kristiana Widyawati menjelaskan pada tahun 2017 telah diusulkan 499 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di enam desa di Kecamatan Bringin. Kristiana menolak menyebutkan nama enam desa tersebut karena belum ada keputusan resmi dari Pemerintah. “Usulan unit rumah tidak layak huni di Kecamatan Bringin sebagai bagian dari target tuntas RTLH pada tahun 2017. Sehingga pada tahun berikutnya, unit RTLH di kecamatan lain dapat diusulkan,” paparnya.
Pada program BSPS tahap kedua tahun 2016 ini sebanyak 251 unit RTLH di tiga desa di Kecamatan Bringin mendapat bantuan perbaikan. Terdiri dari 75 unit RTLH di Desa Banding, 84 unit di Desa Tempuran dan 92 unit di Desa Kalijambe.(*/junaedi)

 
 

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju