Selasa, 19 Desember 2017
Ditulis oleh Humas dan Protokol    Rabu, 28 Desember 2016 13:56    PDF Cetak Surel
WARGA PENYANDANG RESIKO SOSIAL TERIMA BANTUAN

HUMAS-BANCAK : Guna memberikan bantuan kepada warga penyandang masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan dan menjalani hidupnya, Pemkab Semarang menaikkan besaran anggaran bantuan pada tahun 2017. “Kita mengajukan dana bantuan sebesar Rp 170 juta di penetapan APBD 2017. Jumlah itu naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan anggaran tahun 2016 ini yang hanya Rp 50 juta,” terang Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Semarang Sumardjito disela-sela mendampingi Bupati Semarang H Mundjirin menyerahkan bantuan warga penyandang resiko sosial di Desa Pucung, Bancak, Rabu (28/12) siang.

Bantuan berupa kursi roda diserahkan langsung oleh Bupati Semarang H Mundjirin kepada Sardi (63) yang tinggal di Dusun Karangjati, Desa Pucung Bancak. Lelaki renta itu mengalami penyakit komplikasi dan kesulitan untuk bergerak. “Semoga bantuan ini dapat membantu menjalankan aktifitas sehari-hari,” kata Bupati yang juga didampingi Camat Bancak Khabib Soleh.
Diterangkan lebih lanjut oleh Sumardjito,  dana bantuan bagi penyandang masalah sosial diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati Semarang. Diantaranya mereka yang mengalami sakit kronis, cacat tubuh maupun kemiskinan akut sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Besaran bantuan bervariasi antara Rp 500 ribu-Rp 1,5 juta sesuai kriteria yang ada. “Sudah dilakukan sosialisasi melalui camat dan lurah serta kepala desa jika ada warga penyandang  masalah sosial diusulkan kepada Bupati Semarang untuk mendapat bantuan,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru pada tahun 2017, Sumardjito menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial akan lebih terarah dan menjangkau banyak keluarga kurang mampu. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Semarang untuk membantu warga kurang mampu agar lebih sejahtera,
Disebutkan, pada tahun depan telah diusulkan program bantuan 60 unit alat bantu bagi warga. Diantaranya kursi roda, walker atau alat bantu jalan serta alat bantu dengar bagi tuna rungu. Selain itu juga diusulkan bantuan perbaikan 250 unit rumah tidak layak huni (RTLH) wilayah perkotaan. Data yang dimiliki Dinsosnakertrans, lanjut Sumardjito, masih ada sekitar 30 ribu unit RTLH yang harus diperbaiki. Program perbaikan RTLH ini juga dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) untuk 750 unit rumah di wilayah pedesanaan. “Kita juga menggandeng perusahaan agar mau  menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program perbaikan RTLH ini,” ungkapnya.(*/junaedi)

 
 

Berita dan Artikel

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LINK EKSTERNAL

jateng

bko


epju