Login Form

TOLONG DINAS UNTUK MEMASTIKAN. JANGAN SAMPAI MOLOR. HARUS JELAS KAPAN WAKTU PENYERAHANNYA DAN TEKNISNYA BAGAIMANA. BILA PERLU SEANDAINYA MELALUI SURAT TIDAK ADA RESPON, DATANGI LANGSUNG KE JAKARTA

PADA awal Februari 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono meresmikan penggunaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sesuai dengan peruntukannya, rusunawa itu dikhususkan untuk para buruh atau pekerja yang belum memiliki tempat tinggal.

Read more: DPRD DORONG PENYERAHAN ASET RUSUNAWA GEDANGANAK

DALAM pokok-pokok pikiran yang didiskusikan dalam pertemuan internal Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang pada awal Desember 2016, ada satu hal sekiranya penting dan perlu dikawal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Semarang, yaitu tentang jalan poros desa.

Bagi Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang, M Jauhari Mahmud, jalan poros desa di Kabupaten Semarang hingga sekarang nasibnya belum jelas. Padahal, menurutnya itu perlu diakomodir dalam penganggaran dalam program pembangunan di Kabupaten Semarang.

“Tetapi sampai sekarang belum pernah muncul. Hasil kami bertemu masyarakat, aspirasi yang sering mereka lontarkan kepada kami tentang permintaan bantuan agar jalan poros desa dapat diperhatikan oleh pemerintah. Harapan kami, itu bisa ditindaklanjuti atas usulan mereka secara serius,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang itu.

Read more: Diharapkan Akomodir Pembangunan Poros Desa

DPRD Kabupaten Semarang menyarkan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang agar dalam melaksanakan proyek infrastruktur di awal tahun, sesuai yang telah teralokasikan melalui APBD Kabupaten Semarang Tahun 2017.

Sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak molor apalagi dengan alasan terkendala cuaca hujan. Keuntungan lain, hasil dari proyek tersebut menjadi optimal karena tidak dikerjakan terburu-buru. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Semarang, M Basari.

Basari mengatakan, Rancangan APBD 2017 sudah disahkan dalam  Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Kamis 1 Desember 2016. Pasca itu, diharapkan pelaksanaan program kegiatan APBD terutama pembangunan infrastruktur sesuai peraturan yang ada.

Read more: Proyek Infrastruktur Harus Mulai Dikerjakan Awal Tahun

KEBERADAAN shelter Bus Rapid Trans (BRT) Koridor Semarang-Bawen terus menjadi tanda tanya bagi Komisi C DPRD Kabupaten Semarang. Pertanyaan besar juga berkait waktu operasional BRT yang diinformasikan menghubungkan dari Stasiun Tawang Kota Semarang menuju Terminal Bawen Kabupaten Semarang, dan begitu pula sebaliknya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening merasa, sejak pertama kali BRT yang memiliki koridor sepanjang sekitar 37,5 kilometer itu tidak pernah dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten Semarang. Baik itu terkait pendirian shelter ataupun rencana operasionalnya.

Read more: Shelter BRT Koridor Semarang-Bawen Minta Dikaji Ulang

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang telah memprioritaskan atau melaksanakan pembangunan jalan darurat atau jalur alternatif sesuai permintaan DPRD Kabupaten Semarang.

“Setidaknya jalan itu bisa dilewati sepeda motor agar memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari. Selain jalan darurat, saluran di atas juga dipindahkan ke kanan sehingga airnya dibuang ke sungai, itu jadi prioritas dalam praktiknya. Untuk penyempurnaan geometeri jalan akan dilaksanakan pada 2017,’’ jelasnya.

Read more: Pembangunan Jalur Alternatif Sepakung Sudah Dilaksanakan