Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Banyak aset pemerintah Kabupaten Semarang berupa pasar dan pujasera yang saat ini ditinggalkan oleh pedagang. Seperti di lantai 2 Pasar Ambarawa, Pujasera Pasar Suroboyo di Ambarawa, Pujasera Alun-alun Kalirejo dan diberbagai lokasi pasar lainnya.

Kios yang dibiarkan ini berdampak pada pendapatan daerah dari retribusi pasar. DPRD Kabupaten Semarang mendesak agar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM menertibkan kios yang saat ini dibiarkan oleh pedagang dan digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Written by Poris
Category:

Baru beberapa hari beroperasi, Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng koridor I Semarang Tawang-Bawen menuai kritik.

Kritik ini datang dari Komisi C DPRD Kabupaten Semarang yang melihat sebagian besar fasilitas halte atau shelter BRT aglomerasi ini justru melanggar hak para pejalan kaki.

"Kami apresiasi kehadiran BRT ini, tetapi menurut kami sebagian besar halte atau shelter BRT masih berada di lahan trotoar. Posisinya pun tidak menjorok ke belakang," kata Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Joko Sriyono, Minggu (10/7/2017) siang.

Written by Poris
Category:

KETUA Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening menyesalkan batalnya pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Karangjati, Kecamatan Bergas. Padahal rencananya pembangunan jembatan tersebut telah direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2016 lalu.

Bondan menambahkan adanya JPO tersebut sangat penting lantaran banyaknya orang yang lalu lalang menyeberang jalan dan juga rawan kecelakaan. "Gagalnya rencana pembangunan jembatan penyeberangan ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak mendapat izin dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VII Semarang," kata Bondan.

Dirinya mengaku kaget saat pembahasan laporan realisasi APBD 2016 ada temuan rencana pembangunan JPO di depan Pasar Karangjati tidak bisa dilaksanakan oleh DPU. "Padahal realitanya JPO sangat dibutuhkan karena tingkat kerawanan kecelakaan di situ Pasar Karangjati sangat tinggi,".

Written by Poris
Category:

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto meminta Bupati Semarang Mundjirin melihat evaluasi Gubernur Jawa Tengah tentang Perda Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi. Dimana sebelumnya panitia khusus (Pansus) sudah menyepakati retribusi penggunaan parkir elektrik dengan pintu otomatis.

“Sehingga di Perdanya dibuat pintu otomatis. Tetapi informasi dari teman-teman Komisi B, anggaran untuk membuat atau menyewa pintu otomatis tidak bisa dilaksanakan karena terbentur peraturan,” kata Bambang ketika memimpin Rapat Paripurna DPRD, Selasa (11/7) siang.

Pada Pasal 46, lanjutnya, penjelasannya ada di ayat (1) a. Menyebutkan bila tempat khusus parkir yang menggunakan palang pintu otomatis adalah perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan sistem pola keuangan badan layanan umum daerah (BLUD). Tetapi dalam draf Perda, lanjut dia, sudah jelas tidak ada kata-kata itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah dengan mengeluarkan evaluasi ketentuan poin B Pasal 46 ayat (1) a Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD) dan dijelaskan dalam penjelasan pasal per pasal.