Jam

Ulti Clocks content

Perda Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tempat Pemakaman Umum

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

 

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang :a.    bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pemukiman perumahan di Kabupaten Semarang yang keberadaannya tidak dilengkapi akan fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan Tempat Pemakaman Umum ;

b.    bahwa sehubungan dengan ha! tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Tempat Pemakaman Umum;

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang   (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah   Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran   Negara   Republik Indonesia    Tahun 2000 Nomor  246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara   (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan    Dan Tanggung  Jawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8  Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan     Daerah      Menjadi      Undang-Undang (Lembaran Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2005 Nomor   108,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia    Tahun    2004    Nomor    126,    Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang    Nomor    32   Tahun    2004   tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana  telah   diubah  dengan   Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan     Daerah  Menjadi      Undang-Undang (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2005 Nomor   108,  Tambahan   Lembaran   Negara  Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan   Kotamadya Daerah Tingkat  II  Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  Kitab   Undang-Undang HukummAcara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan   Pemerintah  Dan  Kewenangan  Propinsi Sebagai  Daerah  Otonom  (Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi   Daerah   (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman   Organisasi   Perangkat   Daerah   (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara    Nomor 4262);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan   Keuangan   Daerah  (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan  Presiden   Nomor  36   Tahun  2005  tentang Pengadaan   Tanah   Bagi   Pelaksanaan   Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

23. Peraturan    Daerah    Kabupaten    Daerah    Tingkat    II Semarang  Nomor,   10 Tahun   1988 tentang   Penyidik Pegawai   Negeri    Sipil    Di    Lingkungan    Pemerintah Kabupaten    Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);

24. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Semarang   Nomor  24 Tahun  2004  tentang Pokok-pokok Pengelolaan   Dan Pertanggungjawaban   Keuangan    Daerah    (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 43 Seri A   Nomor   8,   Tambahan   Lembaran    Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Minetapkan   :      PERATURAN   DAERAH   KABUPATEN   SEMARANG TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN UMUM .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
  2. Pemerintahan Daerah adalah   penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh pemerintah   Daerah dan Dewan  Perwakilan rakyat  Daerah  menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan  prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah  Kabupaten Semarang.
  5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  6. Perangkat daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah  yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekertariat DPRD,    Badan, Dinas, Kantor,  Kecamatan   dan Kelurahan.
  7. Petugas adalah Pegawai yang ditugaskan oleh suatu Organisasi dalam  lingkungan  Pemerintah   Daerah     untuk    menangani Pemakaman.
  8. Makam atau kubur adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur / memakamkan jenazah.
  9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu   lokasi   tanah   tertentu   yang   khusus   disediakan   untuk menguburkan jenazah     orang  umum  yang  berada  di bawah pengawasan Pemerintah Daerah .

10. Surat Pemakaman adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak memakamkan jenazah .

11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan .

12. Tanda Pembayaran Retribusi adalah suatu benda berharga yang digunakan sebagai bukti pembayaran Retribusi.

13. Surat  Ketetapan   Retribusi  Daerah   yang  selanjutnya  disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya Retribusi yang terutang .

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah   surat   atau   dokumen   lain   yang   dipersamakan   untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa
bunga dan / atau denda .

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah   surat   atau   dokumen   lain   yang   dipersamakan   yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud TPU adalah menyediakan sarana pemakaman umum bagi masyarakat.

Pasal3

Tujuan    TPU    adalah    terpenuhinya    kebutuhan    masyarakat   akan pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.

 

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK TPU

Pasal 4

Obyek TPU adalah kegiatan pemakaman :

a.   jenazah;

b.   abu jenazah; dan ;

c.    kerangka jenazah.

Pasal 5

Subyek TPU adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan atas  pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.

BAB IV

PEMAKAMAN

Bagian Pertama

Persyaratan Pemakaman

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan TPU wajib inniigajukan permohonan hak penggunaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan hak penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
  2. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa / Lurah ; dan
  3. Foto copy Kartu Keluarga dari Keluarga Jenazah .

(3) Parmohonan hak penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan cukup melampirkan surat keterangan dari badan yang bersangkutan.

(4)    Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemakaman

(5)    Setelah   persyaratan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4) terpenuhi, maka pemohon diberikan surat penggunaan makam.

 

 

Bagian Kedua

Tata Cara Pemakaman

Pasal 7

(1)   Penentuan  letak  iubang makam dalam  suatu TPU  diatur oleh petugas pemakaman yang ditunjuk .

(2)   Letak lubang makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luas tanah yang disediakan 1,5 X 2,5 m dengan kedalaman tidak kurang dari 1,5 m dengan, jarak tidak lebih dari 0,5 m antara satu makam dengan makam lain.

(3)   Jenazah   dimasukkan   ke   dalam  lubang   makam   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam posisi tidur.

 

(4)   Setelah jenazah dimasukkan ke dalam lubang makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mendapat penghormatan harus segera diadakan pengunjgan dengan tanah hingga rata.

(5)   Setelah diadakan pengunjgan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai tanda pengenal di atas makam dipasang nisan yang telah ditentukan yang  diberi tulisan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian dari jenazah yang dimakamkan.

Bagian Ketiga

Waktu Pemakaman

Pasal 8

Waktu pemakaman dapat dilayani selama 24 jam .

 

Bagian Keempat

Masa Hak Penggunaan Makam

Pasal 9

(1)    Hak penggunaan  makam diberikan  atas nama pemohon untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)    Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) agar menunjukkan tanda bukti hak penggunaan makam.

BABV

PEMINDAHAN JENAZAH, ABU JENAZAH, DAN KERANGKA

JENAZAH

Pasal 10

(1) Setiap orang atau Badan yang akan memindahkan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

(2) Permohonan sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilampiri persyaratan sebagai berikut:

  1. Surat penggunaan pemakaman TPU;
  2. Surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan ; dan
  3. Permohonan ahli waris yang dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang diketahui Desa / Lurah setempat.

(3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Idtek bisa dipenuhi, maka pemohon wajib menunjukkan surat kehilangan dari Kepolisian.

(4) Apabila pemindahan jenazah, abu jenazah, atau kerangka Jenazah telah dilaksanakan, maka hak penggunaan makam gugur.

BAB VI PENGGALIAN MAKAM

Pasal 11

Penggalian makam dilakukan oleh petugas yang ditunjuk .

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal12

Kewajiban pemegang hak penggufia makam:

a.    menjaga kebersihan makam;

b.    mentaati tata tertib di pemakaman; dan

c.   dapat memperpanjang penggunaan tanah makam 3 (tiga) bulan sebelum hak guna makam   berakhir kepada Bupati   atau kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Pemegang hak pengguna makam dilarang :

a.    memindahkan hak pengguna makam kepada orang lain ;

b.   membongkar dan / atau memindahkan jenazah, abu jenazah, atau
kerangka jenazah tanpa izin ; dan

c.    merubah bentuk makam.

BAB VIII

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi TPU adalah retribusi atas kegiatan pemakaman, pembongkaran dan pemindahan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah .

 

Pasal 15

Obyek retribusi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .

Pasal 16

retribusi adaiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

TPU digolongkan retribusi jasa umum .

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal18

Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan TPU didasarkan pada nilai, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan volume  yang diberikan dalam pemberian ijin .

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif  retribusi  adalah untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan  dongan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan  aspek keadilan

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Besarnya tarif retribusi TPU ditentukan sebagai berikut:

a.   bagi penduduk Kabupaten Semarang sebesar Rp. 147.500,-; dan

b.  bagi penduduk di luar Kabupaten Semarang sebesar Rp. 295.000,-

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi TPU dipungut diwilayah Kabupaten Semarang .

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1)   Pembayaran Retribusi wajib dilakukan secara tunai.

(2)   Hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(3)   Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ditentukan lain.

(4)   Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan .

(5)   Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1)   Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .

(2)   Retetribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ynng dipersamakan .

(3)   Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran .

BAB XVI

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1)   Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(2)   Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim   yang  dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atas kewenangannya penyidikan   terhadap   pelanggaran   ketentuan   dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1)     Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 14 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah .

(2)     Tindak  pidana   sebagaimana  dimaksud  pada   ayat (1)  adalah pelanggaran.

(3)     Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   dapat  juga   dikenakan   pidana   sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemakaman agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 28

Semua Peraturan yang berkaitan dengan Pemakaman sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 20-07-2006

BUPATI SEMARANG,

CAPTTD

 

BAMBANG GURITNO

 

Diundangkan di Ungaran

Pada tanggal 21-07-2006

 

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

SOETRISNO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006

NOMOR 15 SERI C NOMOR 3

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDIKRISTIONO

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

I.     UMUM

Perkembangan kota yang sangat cepat akan mendorong pertumbuhan dlberbagai bidang, khususnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman, yaitu banyaknya perumahan yang dibangun oleh pengembang . Untuk itu apabila tidak dilengkapi dengan sarana pemakaman, maka dapat menimbulkan permasalahan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menyediakan tempat pemakaman umum khususnya di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Kecamatan Ambarawa dan sekitarnya .

Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Tempat Pemakaman Umum dengan berpedoman pada:

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987  Tentang  Penyediaan   Dan  Penggunaan  Tanah  Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
  2. Keputusan Menteri  Dalam  Negeri Nomor 174 Tahun  1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah .
  3. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 175 Tahun  1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah .
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang      Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata  Cara Penyusunan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

 

Pasal 2

Cukup Jelas

 

Pasal 3

Cukup Jelas

 

Pasal 4

Cukup Jelas

 

Pasal 5

Cukup Jelas

 

Pasal 6

Cukup Jelas

 

Pasal 7

Cukup Jelas

 

Pasal 8

Cukup Jelas

 

Pasal 9

Cukup Jelas

 

Pasal 11

Cukup Jelas

 

Pasal 12

Cukup Jelas

 

Pasal 13

Cukup Jelas

 

Pasal 14

Cukup Jelas

 

Pasal 15

Cukup Jelas

 

Pasal 16

Cukup Jelas

 

Pasal 17

Dasar penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah

 

Pasal 18

Cukup Jelas

 

Pasal 19

Cukup Jelas

 

Pasal 20

Tarif  Retribusi TPU dengan perincian sebagai berikut:

  1. Bagi penduduk Kabupaten Semarang :
  2. Surat Pemakaman                                     Rp.    2.500,-
  3. Ongkos pengecekan jenazah                     Rp.   45.000,-
  4. Biaya penggalian : 4 orang x Rp. 25.000,- Rp. 100.000,-

 

  1. Bagi Penduduk di luar Kabupaten semarang adalah 2 (dua) kali dari tarif retribusi sebagaimana tersebut pada huruf a.

 

Pasal 21

Cukup Jelas

 

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud   dengan   pemungutan   Retribusi  tidak  dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga . Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh berkerjasama dengan Pihak Ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah  bekerjasama badan-badan tertentu yang karena  layak dipercaya untuk ikut melaksanakan  sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

 

Pasal 25

Cukup jelas

 

Pasal 26

Cukup jelas

 

Pasal 27

Cukup jelas

 

Pasal 28

Cukup jelas

 

Pasal 29

Cukup jelas

 

BUPATl SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR12