Jam

Ulti Clocks content

Perda Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengobaran ABT

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2004

 

TENTANG

 

IJIN PENGOBARAN AIR BAWAH TANAH, PENGAMBILAN /

PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH, DAN ATAU AIR PERMUKAAN

TANAH Dl KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M AHA ESA

BUPATI SEMARANG

Menimbang :   a.    bahwa pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah yang terus mengalami peningkatan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif agar tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap keberadaan air bawah tanah dan air permukaan ;

b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan   Daerah   Kabupaten   Semarang   tentang   Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Dan Atau Air   Permukaan   Tanah   Di Kabupaten Semarang ;

Mengigat    :    1.    Undang - undang    Nomor    13    Tahun    1950    tentang Pembentukan     Daerah - daerah    Kabupaten     Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2.  Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas   Wilayah       Kotapraja  Salatiga Dan  Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831)

4.     Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan  Ekosistemnya (LembaranNegara Tahun   1990  Nomor 49,   Tambahan   Lembaran Negara Nomor 3419);

5.     Undang-undang Nomor 18 Tahun   1997  tentang  PajakDaerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang - undang   Nomor   22    Tahun    1999   tentang Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang - undang   Nomor  34    Tahun   2000   tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun   1976 tentan Perluasan    Kotamadya    Daerah Tingkat   II   Semaranc (Lembaran  Negara Tahun 1976  Nomor 25,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisan Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi OaerahNomor 23 Tahun  2001   tentang   Prosedur PenyusunanProduk Hukum Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor 29 Tahun  2002  tentang   Pedoman  Pengurusan,Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah   Kabupaten  Daerah   Tingkat   II   Semarang(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggung­ jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan Persetujuan

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENGAMBILAN / PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH, DAN ATAU AIR PERMUKAAN TANAH DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta  Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah Lembaga patia Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan   Pemerintah   yang   terdiri   dari   Sekretariat   Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan.

5. Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat ABT adalah semua air yang terdapat   dalam lapisan pengandung air di bawah  permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.

6. Air Permukaan Tanah yang selanjutnya disingkat APT adalah air yang berada di permukaan tanah yang berasal dari saluran air yang mengalir baik yang alami maupun buatan;

7. Pemanfaatan ABT dan atau APT adalah setiap kegiatan pengambilan ABT dan atau APT yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya.

8. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha miiik negara dan daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan,    perkumpulan,   firma,   kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk   usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9.   Surat Ijin Pengeboran ABT yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk melakukan kegiatan pengeboran ABT

10.Surat Ijin Pengambilan ABT yang selanjutnya disingkat SIPA adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk pengambilan dan atau pemanfaatan dan atau pemakaian ABT dari sumur bor, sumur gali, sumur pasak dan mata air.

11. Surat Ijin Pengambilan APT yang selanjutnya disingkat SIPAPT adalah Surat  Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon untuk pengambilan dan atau pemanfaatan dan atau pemakaian APT dari air sungai, maupun saluran air lainnya.

12. Perusahaan Pengeboran ABT adalah Badan Usaha yang sudah mendapat ijin usaha untuk bergerak dalam bidang pengeboran.

13. Pengelolaan   ABT dan atau APT adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi,pengaturan, pemanfaatan,perijinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah dan air permukaan tanah.

14. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan ABT dan APT.

15. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, peneiitian dan pemantauan pengambilan ABT dan APT untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

16. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air tanah dan mutu ABT pada lapisan akuifer tertentu.

17. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang ABT.

18. Retribusi Perijinan Tertentu adalah   Retribusi   atas   kegiatan   tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalia dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alarn, barang, prasarana, sarana   atau   fasilitas   tertentu   guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian iingkungan .

19. SuratKetetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang.

20. Surat Tagihan Retribisi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

21. Surat Setoranretribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian ijin pengeboran ABT, Pengambiian / Pemanfaatan ABT dan atau APT adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ABT dan atau APT agar tetap terjaga potensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan pemberian ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABTdan atau APT adalah untuk:

a.    Pendayagunaan air bawah tanah dan atau air permukaan tanah secara
bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya;

b.    Pengendalian pengambilan air bawah tanah dan atau airpermukaan tanah
sesuai dengan potensi ketersediaannya.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IJIN PENGEBORAN ABT, PENGAMBILAN /

PEMANFAATAN ABTDAN ATAU APT

Pasal 4

(1)  Obyek ijin adalah :

a.   Air dari Sumur bor ABT yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan atau bahan baku;

b.  Sumur gali yang pemanfaatannya lebih dari 100 m3 / bulan;

c.   Sumur pantek berdiameter pipa lebih dari 5 cm;

d.   Air dari sumber mata air selain untuk fungsi sosial dan irigasi;

e.   Air sungai seiain untuk fungsi sosial dan irigasi;

(2)  Subyek ijin adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IJIN

Pasal 5

(1)   Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengeboran AST, Ungambilan / manfaat ABT  dan atau APT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), wajib memiliki ijin dari Bupati.

(2)  Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau ajabat yang ditunjuk.

(3) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan lencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang.

Pasal 6

Permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilampiri persyaratan iai berikut:

a. SIP :

1.  Foto kopi surat ijin perusahaan pengeboran air tanah yang dikeluarkan dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan atau yang berwenang ;

2.  Foto kopi surat ijin juru bor ;

3.  Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui Kepala Desa / Lurah ;

4.  Peta situasi berskala 1 : 10.000 yang dapat menunjukkan lokasi pemboran.

b. SIPA :

  1. Foto kopi SIP;
  2. Foto kopi hasil analisa air;
  3. Hasil logging dan gambar konstruksi sumur untuk sumur Bor ABT;
  4. Data hasil Uji Pemompaan;
  5. Peta   situasi   berskala 1 : 10.000  yang   dapat  menunjukkan   lokasi pemboran;
  6. Dokumen    Upaya   Pengelolaan   Lingkungan    (UKL)    dan   Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)   atau Analisis Mengenai   Dampak Lingkungan (AMDAL);
  7. Pernyataan sanggup memasang water meter atas biaya sendiri.

c.  SIPAPT:

  1. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
  2. Foto kopi hasil analisa air;
    1. Peta   situasi berskala    1 : 10.000   yang dapat menunjukkan lokasi pemboran;
    2. Dokumen      upaya    Pengelolaan    Lingkungan   (UKL)   dan   Upaya Pemantauan Lingkungan   (UPL)   atau Analisis   Mengenai   Dampak Lingkungan (AMDAL);
    3. Pemyataan sanggup memasang water meter atas biaya sendiri.

Pasal7

(1)      Ijin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima dengan lengkap dan benar.

(2)   Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari  kerja   permohonan sebagaimana dimaksud Pasal  6  diajukan, Bupati belum rnemberikan kepastian diterima atau ditolak, maka dianggap ijin diberikan.

(3)   Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan, setelah menerima pertimbangan tim.

(4)   Penolakan ijin harus diberikan alasan.

Pasal8

Ijin hanya berlaku untuk satu lokasi dan atau sumur yang diajukan dalam permohonan.

 

BABV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 9

SIP diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

 

Pasal 10

SIPA dan SIPAPT diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diparpanjang.

BAB VI

HAK PEMEGANG UIN

Pasal 11

Bmegang ijin berhak memperoleh pembinaan dalam rangka pengembangan usahanya.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

(1) Pemegang ijin diwajibkan untuk :

a.   Melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan guna meminimalkan dampak negatif dari kerusakan lingkungan;

b.  Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Instansi yang berwenang;

c.   Bagi pemegang SIP wajib mentaati syarat teknis pengeboran yang tercantum dalam ijin;

d.  Membuat satu sumur pantau, apabila pengambilan air bawah tanah dilakukan lebih dari 5 (lima) buah sumur pada areal kurang dari 10 hektar;

e. Bagi pemegang SIPA dan SIPAPT, wajib memberikan debit air 10% (sepuiuh per seratus) dari total pengambilan untuk masyarakat sekitar apabila membutuhkan.

(2) Pemegang ijin dilarang :

a  Memindahtangankan ijin kepada orang lain atau badan hukum lain ;

b. Merubah pemanfaatan air.

BAB VIII

PENCABUTAN IJIN

Pasal 13

Ijin dapat dicabut karena :

a.   Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin;

b.  Melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2)

BAB IX

NAM A, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemberian ijin.

Pasal 15

Obyek retribusi adalah kegiatan pemberian ijin untuk meiakukan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT.

 

Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang meiakukan kegiatan pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Pengeboran ABT, Pengambilan / Pemanfaatan ABT dan atau APT plongkan Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa ijin pengeboran ABT, pengambilan / pemanfaatan ABT dan atau APT diukur berdasarkan:

a. Indek gangguan,

b. Dampak sosial, dan

c. Penanggulangan kerusakan lingkungan.

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ijin pengeboran ABT, pengambilan /pemanfaatan ABT dan atau APT didasarkan tujuan untuk sebagian    pembiayaan  penanggulangan   kerusakan   lingkungan   dan pelayanan pemberian ijin.

(2)  Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meiliputi biaya penanganan dampak.

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

(1)    Struktur dan besarnya   tarif   retribusi   digolongkan   berdasarkan  jenis
pengambilan ABT dan atau APT serta pelayanan perijinan.

(2)    Strukturdanbesarnya tarif retribusi sebagaiman dimaksud ayat (1)adalah
sebagai berikut:

a. Setiap pemberian SIP dikenakan retribusi sebagai berikut ;
-    Sumurbor                               Rp. 1.311.000 ,-

*

b. Setiap pemberian SIPA dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Sumur gall / pantek :

a)sumurl                                    Rp. 250.000 ,-

b)   sumur II                                   Rp. 350.000 ,-

c)  sumur III                                  Rp. 450.000 ,-

d)   sumur IV dan seterusnya, satu sumur dikenakan penambahan retribusi Rp. 100.000,-

 

2. Sumur bor

a)   Sumur bor I                            Rp. 1.000.000,-

b)  Sumur bor II                            Rp. 1.500.000,-

c)   Sumur bor III                           Rp. 2.000.000,-

d)  Sumur bor IV                          Rp. 2.500.000,-

e)   Sumur bor V dan seterusnya, satu sumur dikenakan penambahan retribusi Rp. 500.000,-

 

c. Setiap pemberian SIPAPT dikenakan retribusi:

Rp. 1.500.000,-

d. Setiap perpanjangan SiP dikenakan retribusi:

Rp. 1.000.000 ,-

e.  Setiap perpanjangan SIPA dikenakan Retribusi sebagai berikut:

  1. Sumur gati/pasak                           Rp.    250.000,-
  2. Sumur bor                                      Rp. 1.500.000 ,-
  3. Mata air                                         Rp. 1.500.000 ,-

 

f.  Setiap perpanjangan SIPAPT dikenakan retribusi :

Rp. 1.500.000 ,-

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal21

Wilayah pemungutan Retribusi Ijin Pengeboran ABT, Pengambilan / pemanfaatan  ABT dan atau APT adalah Kabupaten Semarang.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran.

(3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat   lain   sebagaimana iimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1)    Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)    Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)    Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XVII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1)    Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(2)    Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA Pasal 26

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelaiaiannya meianggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

yang dikeluarkan sebelum beriakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal yang belum diatur daiam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal 15-06-2004

BUPATI SEMARANG,

CAP   TTD BAMBANG GURITNO

 

 

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2004 NOMOR 22 TANGGAL 22-07-2004

SERIC

 

SEKRETAR1S DAERAH

CAP TTD

 

SOETRISNO. S.Sos

Pembina Tingkat 1

NIP. 500 041 970

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENGEMBILAN /

PErMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBJLAN AIR

PERMUKAAN TANAH DJ KABUPATEN SEMARANG

I.     UMUM

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah saat ini sudah tidak lagi merupakan komoditi bebas, tetapi telah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai peran penting bahkan beberapa tempat menjadi strategis.

Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap air bawah tanah dan air permukaan itu sendiri, maupun lingkungan di sekitarnya, diantaranya berkurangnya jumlah dan mutu air, penyusupan di sekitarnya, diantaranya berkurangnya jumlah dan mutuair, penyusunan air laut dan amblesan tanah. Agar pemanfaatannya dapat optimal tanpa menimbulkan dampaknegatif, maka diperiukan pengendalian pendayagunaan airbawah tanah dan air permukaan tanah.

Kegiatan penggalian, pengeboran atau penerapan mata air, dan pemanfaatan air permukaan tanah untuk keperluan komersia! dapat dilakukan setelah memperoleh ijin. Ijin-ijin tersebut selain sebagai perwujudan aspek legalitas juga dimaksudkan untuk membatasi pengambilan air bawah tanah dan air permukaan tanah melalui ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin, agar pengambilan air bawah tanah dan air permukaan tanah sesuai dengan daya dukung dan kesediaannya secara alami.

Dengan kata lain, ijin dimaksudkan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin ketersediaannya dengan tetap menjaga

sumberdaya air agar pemanfaatannya dapat optimum dan berkesinam-bungan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan sumberdaya air bawah tanah tersebut.

II.    PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 3

Cukup jelas Pasal 4 ayat (1) huruf a

Cukup jelas huruf b

Debit 100 m3/ bulan dan atau pengambilan air yang menggunakan diameter pipa lebih besar dari 5 cm dikategorikan sebagai pengambilan untuk kegiatan usaha.

huruf c

Cukup jelas huruf d

Untuk fungsi sosial yaitu sumur tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas yang benar-benar membutuhkan air dan air yang diambil tidak untuk diperjual belikan, hanya dikenakan wajib pemberitahuan ke instansi yang berwenang.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

hurufa angka 1

Salinan/fotokopi perusahaan pengeboran dimaksudkan untuk menerangkan bahwa perusahaan / badan usaha yang bergerak dibidang jasa pengeboran ABT yang telah memiliki ijin resmi dari  pemerintah atau Direktorat Geologi Tata Lingkungan atau yang berwenang.

angka 2 dan angka 3

Cukup jelas angka 4

Yang dimaksud dengan Peta Situasi adalah peta yang menggambarkan titik lokasi sumuryang akan dibor, dapatberupa peta sketsa dan pada rencana sumur yang akan dibor diberi tanda untuk memperjelas.

huruf b angka 1

Cukup jelas angka 2

Yang dimaksud dengan fotokopi hasil analisa air adalah hasil analisa laboratorium air sumur bor yang akan diambil.

angka3

Cukup jeias angka 4 dan angka 5

Cukup jelas angka 6

Yang dimaksud dengan Dokumen UKL-UPL adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman untuk rriengeiola lingkungan untuk pengambilan debit air bawah tanah dan atau air permukaan tanah di bawah 50 liter / detik, sedangkan diatas 50 liter / detik maka wajib menyusun Dokumen AMDAL.

angka 7

Cukup jelas huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 dan Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

SIPA dan SIPAPT dapat diperpanjang, apabila dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan atas permohonan pemegang ijin serta apabila secara teknis kondisi hidrogeologi dan kualitas airnya masih memungkinkan.

Pasal 11

Cukup jelas PasaM2

ayat(1) huruf a

Cukup jelas huruf b

Pelaporan jumlah pengambilan air dilaporkan kepada instansi pengelola ABT dan APT dalam bentuk informasi debit pengambilan per bulan.

huruf c

' Syarat tekriis pengeboran antara lain adalah kedalaman pengeboran yang diijinkan, kedalaman screen (saringan) yang harus dipasang dan melakukan loging (hasil rekaman) dari batuan yang dibor.

huruf d

Kewajiban untuk membuat satu sumur pantau adalah bagi perorangan atau badan hukum yang memiliki lebih dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 hektar.

huruf e

Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas

Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 .  ' :

Cukup jelas Pasal 17

Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 18 dan Pasal 19

Cukup jelas Pasal 20 ayat(1)

Cukup jeias ayat (2)

huruf a

Pemberian SIP untuk sumur gali / pantek dan sumur bor, besarnya retribusi dihitung dari faktor gangguan kebisingan, keamanan dan transportasi peralatan saat melakukan penggalian / pemboran :

Cara menghitung besarnya   tarif retribusi  (biaya   pelayanan

perijinan):

 

Biaya Operasional langsung :

-     Rapat Tim                                       Rp.   32.000,-

-     Sewa kendaraan                              Rp. 150.000,-

-     SPPD 6 orang @ Rp. 25.000 ,-         Rp; 150.000,-

-     BBM                                               Rp.   40.000,-:

-     Administrasi                             Rp. 15.000,-
-    Pemeliharaan Jnventaris Kantor        Rp. 50.000,- .

Jumlah                          Rp. 437.000,-

 

Klasifikasi Indek Gangguan pengeboran   terhadap  lingkungan ditetapkan sebesar: 3 (tiga).

Perhitungan SIP untuk sumur bor : Rp. 437.000 x 3 = Rp. 1.311.000 ,-huruf b

Pemberian SIPA untuk sumur gali / pantek dan sumur bor : Pengambilan untuk Sumur gali / pantek ditentukan berdasarkan kewajiban pemrakarsa untuk melestarikan air di daerah resapan air.

Rumus :

debit pengambilan = debit resapan

untuk sumur gali / pantek :

50 btg pohon x Rp. 5.000,- = 250.000,- atau

Setiap pengambilan air sumur gali / pantek, pemrakarsa berkewajiban untuk melestarikan air dengan membeli pohon sebanyak 50 batang.

Dengan anggapan bahwa pengambilan sumur gali/pantek 200 Itr / hari sama dengan kemampuan 50 batang pohon dengan luas tertentu untuk meresapkan air ketanah sebesar 200 Itr / hari.

Untuk sumur bor:

200 btg pohon x Rp. 5.000,- = Rp. 1.000.000,-   atau

Setiap pengambilan air sumur bor, pemrakarsa berkewajiban untuk melestarikan air dengan membeli pohon sebanyak 200 batang

 

 

 

 

Untuk SIPA sumur ke II, HI dan seterusnya. ditambahkan biaya sebagian pemulihan lingkungan dengan Rumus : Sumur gali / pantek :

 

Retribusi

= Rp. 250.000,- + (n - 1)P

Sumur Bor :

 

Retribusi

= Rp. 1.000.000,-+ (n - 1}P

Keterangan : n =     sumur ke ...

P =    biaya pengendalian (biaya perjalanan dinas pemantauan dan pengawasan)

untuk sumur gali/pantek besar: Rp. 100.000,-dengan anggaran area peresapan air relatif lebih dekat dengan titik lokasi sumur ;

untuk sumur bor, besarnya : Rp. 500.000,- biasanya area resapan jauh dari titik sumur bor, karena lapisan air yang diambil berada jauh dibawah permukaan tanah. huruf c

Untuk SIPAPT, dianalogkan dengan pengambilan air untuk 2 sumur sehingga n = 2.

huruf d sampai dengan huruf f

Untuk retribusi perpanjangan ijin, perhitungannya sama dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 21 dan Pasal 22

Cukup jelas

 

Pasal 23

ayat(1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan - badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut meiaksanakan sebagian pemungutanjenis retribusi secara tebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi.

 

ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat(1)

Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah :

a.  untuk SIP dan SIPA adalah instansi yang mempunyai tupoksi
dibidang pertambangan ; sedangkan

b.  untuk SIPAPT adalah intansi yang mempunyai tupoksi dibidang
pengairan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25 sampat dengan Pasal 29

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8