Jam

Ulti Clocks content

Perda Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Tempat Parkir

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2004 NOMOR 26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

IJIN USAHA TEMPAT PARKIR DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban ialu lintas jalan, keberadaan usaha tempat parkir diadakan pengaturan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha tempat Parkir Di Kabupaten Semarang;

 

Mengingat : 1.   Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembeniukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2.     Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas- batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3.     Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4.     Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997  tentang  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

5.     Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.    Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34   Tahun   2000   tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7.    Peraturan Pemerintah Nomor   16 Tahun   1976  tentang Perluasan   Kotamadya   Daerah   Tingkat   II   Semarang (Lembaran Negara Tahun  1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

8.    Peraturan   Pemerintah Nomor 22 Tahun  1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidany Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkai II (Lembaran Negara Nomor 3410) ;

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 69  Tahun   1992  tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga   Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

11.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun   2000  tentang Kewenangan   Pemerintah   Dan    Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);

12.   Peraturan   Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13.   Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum ;

14.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

15.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah

16.   Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor  43   Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain ;

17.   Keputusan Menteri Dalam Negeri dan   Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis   Penyusunan Dan Menteri Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

19.   Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor   23 Tahun 2001  tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

20.   Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;

21.   Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah Dan  Penyusunan     Perhitungan     Anggaran

22.   Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingktu II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11 );

23.   Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27 Seri A Nomor 6 );

 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN USAHA TEMPAT PARKIR DI KABUPATEN SEMARANG

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerinfah Kabupaten Sernarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretrariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Jalan adalah  tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan.

6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

7. Tempat Parkir.adalah tempat yang telah ditunjuk dan ditetapkan atau telah mendapatkan ijin oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor

8. Tempat parkir umum adalah tempat parkir dengan menggunakan sebagian jalan umum, peralatan atau halaman pasar yang dikelola / milik Pemerintah Daerah.

9. Tempat khusus parkir adalah tempat yang dibuat khusus untuk tempat parkir kendaraan bermotor yang dapat berupa gedung parkir / taman parker atau peralatan parkir.

10. Lingkungan parkir adalah suatu lingkungan berupa jalan, lahan atau beberapa jalan penghubung pada pusat-pusat perbelanjaan / perdagangan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir.

11. Peralatan parkir adalah suatu   bidang   tanah / lahan   luar jalan  yang digunakan tempat parkir.

12. Tempat parkir insidentil adalah halaman / peralatan dan jalan umum/ swasta yang disediakan / diperintukkan sebagai tempat pari'r kendaraan pengunjung / pemakai jasa parkir secara tidak tetap.

13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan. biasanya digunakan untuk pangangkutan orang atau barang.

14. Pengeloiaan parkir untuk umum adalah Pemerintah Daerah.

15. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan bermotor yang menunjukkan cara parkir.

16. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk bsdan usaha lainnya.

17. Ijin Usaha Tempat Parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

18. Retribusi Perijinan Tertentu adalah   Retribusi atas   kegiatan   tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin   kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya   alam, barang, prasarana, sarana   atau   fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

19.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang. .

20. Surat Setoran Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Ijin Usaha Tempat Parkir adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya .

 

Pasal 3

Tujuan pemberian Ijin Usaha Tempat Parkir adalah :

a.     menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

b.    kelestarian lingkungan ;

c.    memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

 

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IJIN USAHA TEMPAT PARKIR

Pasal 4

(1)    Obyek ijin adalah setiap pendirian tempat parkir yang pengelolaannya
dipungut biaya.

(2)    Obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan :

a. Instansi pemerintah ;

b. Tempat ibadah ;

c.  Tempat pendidikan ;

d. Lembaga sosial.

 

Pasal 5

Subyek ijin adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pendirian usaha tempat parkir.

 

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IJIN

Pasal 6

(1)   Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan tempat parkir, atau merubah tempat parkir wajib memiliki Ijin.

(2)   Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a.  foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ,

b. gambar rencana induk yang akan dijadikan tempat parkir atau perubahan
tempat parkir.

 

Pasal 7

(1)   Ijin diberikan paling lama 14 (empat beias) hari kerja setelah permohonannsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima dengan iengkap dan benar.

(2)   Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diajukan, Bupati belum memberikan kepastian diterima atau ditolak, maka dianggap ijin diberikan.

(3)   Bupati daoat menolak atau mengabulkan permohonan, setelah menerima pertimbangan tim.

(4)   Penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan alasan.

 

BABV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 8

Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diberikan atas nama Pemohon untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

 

BAB VI

PERPANJANGAN IJIN

Pasal 9

(1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (I) diajukan
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

(2)   Perpanjangan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) ditambah ijin lama.

 

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pemegang Ijin berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.   bertanggung jawab terhadap keamanan dan keteriiban tempai parkir dan
lingkungan sekitarnya ;

b.   mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam surat ijin ;

c.   memiliki petugas parkir;

d.   melaporkan bilamana terjadi perubahan areal parkir;

 

Pasal15

(1)    Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian Ijin tempat parkir.

(2)    Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan :

a.  instansi pemerintah.

b. tempat ibadah.

c.  tempat pendidikan.

d. lembaga sosial.

 

Pasal 16

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pendirian tempat parkir.

 

BABX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Ijin Usaha Parkir digolongkan retribusi perijinan tertentu.

 

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

TingKat penggunaan jasa Ijin Usaha fempat Parkir diukur berdasarkan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan volume pelayanan yang diberikan dalam pemberian Ijin.

 

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ijin didasarkan pada biaya pemberian ijin

 

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

(1)    Struktur   dan   besarnya   tarif  retribusi  digolongkan berdasarkan luas
pendaftaran luas tempat parkir.

(2)    Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.  Luas Parkir 25 s/d 50 M 2 : Rp. 100.000,-

b. Luas Parkir diatas 50 s/d 100 M2 : Rp. 200.000,-

c.  Luas Parkir diatas 100 M2keatas   : Rp. 300.000,-

 

BABXIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi Ijin Usaha Tempat Parkir adalah kabupaten Semarang

 

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal22

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas
Daerah atau tempat lain yang ditentukan.

(2)   Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
alat bukti pembayaran.

(3)   Tata cara pembayaran yang dilakukan   di tempat   lain   sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(4)   Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(5)   Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN Pasai 23

(1)    Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)    Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3)    Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

 

 

BAB XVII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah   yang
ditunjuk oleh Bupati.

(2)     Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilkakukan oleh Tim
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

 

BAB XVIII

PENYIDIK

Pasal25

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

 

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1)   Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja   atau   karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 dan Pasai 11 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

 

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN Pasal27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dalam waktu 1 (satu) tahun usaha tempat parkir yang telah ada, agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

 

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pdaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggai diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

 

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 15-06-2004

BUPATI SEMARANG,

CAP   TTD

BAMBANG GURITNO

 

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 26 TANGGAL 22-07-2004

SERI C No. 8 SEKRETARIS DAERAH

CAP   TTD

 

SOETRISNO. S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 041 970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG IJIN USAHA TEMPAT PARKIR


I. UMUM

Bahwa guna ketertiban pelaksanaan usaha parkir di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan penertiban terhadap tempat parkir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu riiatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha Tempat Parkir di Kabupaten Semarang.

 

II.    PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

Cukup jelas

 

Pasal 10

huruf a

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha parkir adalah melaksanakan pelayanan, penataan dan pengaturan kendaraan di tempat parkir, menggerakkan karcis retribusi parkir dan penerimaan pembayaran retribusi sebagai jasa pelayanan yang diterima di tempat parkir, mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar usaha parkir, petugas parkir menggunakan seragam yang menunjukkan identitas petugas parkir.

Huruf b dan huruf c

Cukup jelas

 

Pasal 11

Cukup jelas

 

Pasal12

Yang dimaksud kegiatan yang membahayakan Negara yaitu tempat parkir digunakan untuk menyimpan bahan peledak, barang-barang terlarang lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 13 sampai dengan 16

Cukup jelas

 

Pasal 17

Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

 

Pasal 13 sampai dengan Pasal 19

Cukup jelas

 

Pasal 20

Dasar perhitungan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

a.            Luas areal parkir 25 s/d 50 M

BELANJA OPERASIONAL + BELANJA PEMELIHARAAN

VOLUME PELAYANAN

BELANJA OPERASIONAL         :Rp. 69.160.000,-

BELANJA PEMELIHARAAN       : Rp. 58.000.000,-

VOLUME PELAYANAN              : 1274

Penghitungan Tarif Retribusi Ijin Usaha Parkir:
138.320.000 + 116.000.000 : 99,811

1274

dibulatkan menjadi Rp. 100.000,-

b.            Luas areal parkir 50 s/d 100 M2

BELANJA OPERASIONAL + BELANJA PEMELIHARAAN

VOLUME PELAYANAN

BELANJA OPERASIONAL         : Rp. 69.160.000,-
BELANJA PEMELiHARAAN       : Rp. 58.000.000,-
VOLUME PELAYANAN              : 638
Penghitungan Tarif Retribusi Ijin Usaha Parkir:
138.320.000 + 116.000.000 : 199.310

638

dibulatkan menjadi Rp. 200.000,-

c. Luas areal parkir 100 M2 keatas

BELANJA OPERASIONAL + BELANJA PEMELIHARAAN

VOLUME PELAYANAN

BELANJA OPERASIONAL         : Rp. 69.160.000,-

BELANJA PEMELIHARAAN       : Rp. 58.000.000,-

VOLUME PELAYANAN              : 425

Penghitungan Tarif Retribusi Ijin Usaha Parkir:

138.320.000 + 116.000.000 : 299.200

425

dibulatkan menjadi Rp. 300.000,-

 

Pasal 21 dan Pasal 22

Cukupjelas

 

Pasal 23

ayat(1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan -badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut meiaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi.

ayat (2) dan ayat (3)

Cukupjelas

 

Pasal 24 sampai dengan Pasai 28
Cukup jelas

 

BUPATI SEMARANG,

CAP   TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12