Jam

Ulti Clocks content

IJIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL (IPPPM)

 

Dasar :

1.  Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2.  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

3.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

4.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota

5.  Perbup Semarang Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal di Kabupaten Semarang

 

Syarat Pelayanan Umum.

· Mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi :

1. Foto copy ijin usaha, bila diperlukan;

2. Foto copy Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;

3. Keterangan rencana kegiatan, berupa:

- Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);

- Uraian kegiatan sektor jasa.

4. Foto copy ijin prinsip dan/atau perubahannya.

5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan presentase saham antara asing dan indonesia dalam hal modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan:

- Kesepakatan perubahan komposisi saham antaraa asing dan indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh notaris atau rekaman pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri dari pemegang saham baru;

- Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.

6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

7. Permohonan Ijin Prinsip Perluasan:

- Disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPMPT;

- Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke KPMPT harus dilampiri surat kuasa.

· Ijin Prinsip Perluasan diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

 

Download Formulir IPPPM