BPMPPTSP, Kab.Semarang

Jl. Gatot Subroto No. 104 A Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 50511

Jam

Ulti Clocks content

Kepala Badan

V. SOEKENDRO

 

Kegiatan Silaturahmi Antara Bapak Bupati Semarang dan Pemilik Perusahaan Serta Penyampaian Informasi Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Semarang diadakan  pada tanggal 2 Nopember 2016 di The Wujil Resort & Convention.

Kegiatan diawali dengan doa bersama dan laporan penyelenggara kegiatan oleh Kepala BPMPPTSP, bertindak sebagai narasumber yang menyampaikan materi adalah Bapak Bupati Semarang yang pada garis besarnya berisi tentang :

Read more...

Lomba Kabupaten/Kota Pro Investasi tingkat provinsi Jawa Tengah baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peringatan HUT Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus  2016 dan  HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 71 Tahun 2016 dengan pelaksana lomba Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah.

Read more...

Pemkab Semarang mulai tahun ini akan menerapkan pelayanan perizinan secara elektronik (E-Perizinan). Dengan demikian, pemohon izin tidak harus datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Semarang.

Dalam pelayanan E-Perizinan, Kepala BPMPPTSP Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro mengatakan pihaknya hanya sebagai pengguna aplikasi. Sebab, pembuatan aplikasi ditangani oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Setda Kabupaten Semarang.

E-Perizinan memudahkan pemohon izin, karena proses awal pengajuan izin tidak harus datang dan antre di Kantor BPMPPTSP. Masyarakat bisa mengajukan izin dengan mengirim berkas pendaftaran secara online. Ada 20 perizinan yang akan diujicobakan menggunakan aplikasi E-Perizinan. Izin itu diantaranya SIUP, TDP, IUJK, Reklame dll.

Aplikasi ini akan ditempelkan ke portal Pemkab Semarang, yaitu www.semarangkab.go.id. jelasnya

Kabag PDE Setda Kabupaten Semarang, Evi Yudhayati menambahkan, aplikasi E-Perizinan sudah dibuat melibatkan pihak ketiga, yakni Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Saat ini aplikasi tersebut masih dalam proses akselerasi dengan BPMPPTSP.

Bupati Semarang Mundjirin menyampaikan wacana kebijakan bahwa akan ada pembebasan mengenai retribusi yaitu  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (IG).

Pada kebijakan sebelumnya, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015, Bupati Semarang telah memberikan keringan, pengurangan dan pembebasan retribusi IMB dan IG kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan pengusaha besar. Hanya saja kebijakan dimaksud masih disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkannya.

Wacana pembebasan retribusi tersebut berdasarkan prinsip Kepastian hukum, Kesetaraan, Transparansi, Akuntabilitas serta Efektif dan efisien. Tujuan dari pembebasan retribusi IMB dan IG yaitu dalam rangka meningkatkan tertib perizinan dan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perekonomian daerah. Apa yang disampaikan Bupati Semarang masih menjadi wacana. Diharapkan kebijakan pembebasan retribusi IMB dan IG segera terealisasi.

Kabar baik bagi warga Kabupaten Semarang yang akan mendirikan usaha mikro. Pemerintah Kabupaten Semarang akan mempermudah perizinan bagi usaha dengan 4 kriteria :

  1. Sentra industri atau usaha tertentu yang sebagian atau seluruhnya merupakan usaha mikro;
  2. Sebagian atau seluruhnya bagian dari pasar tradisional kecuali kios;
  3. Bagian dari pasar modern yang diperuntukan bagi usaha mikro; dan
  4. Lokasi tertentu yang dinyatakan sebagai lokasi khusus untuk pedagang kaki lima/pedagang kecil/usaha rakyat.

Per Februari 2016, proses pengajuan Izin Usaha Mikro (IUM) cukup dilakukan di Kecamatan. Sebelumnya proses tersebut harus dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu (BPMPPTSP) .

Dasar pemberian izin tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 518/0117/2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Camat Di Kabupaten Semarang untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Izin Usaha Mikro. Tujuan ditetapkannya Perbup tersebut adalah agar masyarakat mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah dan/atau Lembaga lainnya.

Tata cara dalam pengajuan IUM adalah Pelaku Usaha Mikro (PUM) mengajukan permohonan IUM kepada Camat dilampiri peryaratan :

  1. Surat pengantar dari RT atau RW diketahui Kepala Desa/Lurah terkait lokasi usaha;
  2. Fotocopy KTP;
  3. Fotocopy KK;
  4. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar;
  5. Mengisi Formulir permohonan IUM.

Dengan adanya IUM yang diterbitkan oleh Kecamatan  diharapkan semakin banyak PUM yang berizin, ketika sudah berizin PUM akan lebih nyaman karena memiliki legalitas dan kepastian berusaha, juga lebih mudah mengakses modal di perbankan.