HUMAS-UNGARAN : Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah melakukan audit pengelolaan keuangan daerah selama sebulan di Kabupaten Semarang. Tim beranggota tiga orang yang dipimpin Cicilia Riau Ekowati SE itu diterima Wakil Bupati Hj Siti Ambar Fathonah di Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Kamis (4/2) siang.

Menurut Cicilia, pihaknya akan melakukan pemeriksaan pendahuluan tentang laporan keuangan daerah tahun anggaran 2009 dan manajemen kas. “Pada tahap awal kita akan memerika manajemen kas termasuk dana pendapatan dan belanja. Sedangkan tahap berikutnya akan dipantau kemungkinan adanya kerugian baik daerah maupun negara,” jelasnya. Rentang waktu pemeriksaan, lanjutnya, bersifat fleksibel sesuai dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Jika diperlukan, waktu pemeriksaan dapat diperpanjang maupun kurang dari rencana yang ditentukan yakni 30 hari. 

Sementara itu Wakil Bupati Hj Siti Ambar Fathonah meminta para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyiapkan dokumen keuangan masing-masing untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. 

Pengelolaan keuangan daerah selama ini, lanjutnya, didasarkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas  sesuai permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang revisi atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. “Harapannya Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2009 dapat lebih baik dan memperoleh opini wajar tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ambar dihadapan seluruh pimpinan SKPD yang hadir pada acara penerimaan itu.

 Dikatakan, realisasi APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2009 untuk pos pendapatan sebesar Rp 781.020.750.860 dan belanja Rp 790.243.804.865. Sedangkan pembiayaan netto Rp 53.808.294.040 dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sementara tahun 2009 sebesar Rp 53.645.355.732. “Penatausahaan anggaran mengacu pada peraturan perundangan berlaku  agar tidak terjadi kesalahan,”  tegasnya.(*/junaedi)